 |
| Foto: M. Aril Gunawan |
Penyelenggaraan perkaderan tingkat nasional ini menjadi ruang strategis untuk memperkuat kapasitas intelektual, kematangan ideologis, serta kesadaran keagamaan dan kebangsaan kader HMI dalam merespons dinamika kehidupan masyarakat kontemporer, khususnya di tengah perkembangan teknologi informasi dan transformasi ruang digital.
Perkembangan media sosial telah membawa perubahan signifikan dalam kehidupan keberagamaan masyarakat. Platform seperti TikTok, Instagram, dan YouTube tidak lagi sekadar menjadi sarana hiburan dan komunikasi, tetapi juga berkembang menjadi ruang baru penyebaran pengetahuan keislaman, dakwah, serta pembentukan opini keagamaan.
Di antara berbagai platform tersebut, TikTok memiliki pengaruh yang cukup besar dalam membentuk cara masyarakat memperoleh dan memahami informasi keagamaan. Melalui video berdurasi singkat, potongan ceramah, kutipan ayat, hingga konten nasihat Islami, berbagai persoalan agama dapat dikonsumsi secara cepat dan luas.
Namun, perkembangan tersebut menghadirkan persoalan mendasar: apakah popularitas seorang influencer di media sosial dapat menjadi ukuran otoritas keagamaan? Apakah jumlah pengikut, jumlah tayangan, dan kemampuan menyampaikan pesan secara persuasif dapat menggantikan kedalaman ilmu, metodologi keilmuan, serta legitimasi keagamaan yang selama ini dibangun melalui tradisi ulama?
Pertanyaan tersebut penting untuk direfleksikan. Sebab, persoalan keberagamaan di era digital bukan semata-mata tentang semakin mudahnya masyarakat mengakses informasi agama, tetapi juga tentang bagaimana otoritas keagamaan dibentuk, diproduksi, dan dipercaya oleh publik.
Dalam konteks inilah, fenomena pergeseran otoritas keagamaan dari ulama menuju influencer perlu dibaca secara kritis. Media sosial memang membuka ruang demokratisasi pengetahuan keagamaan, tetapi pada saat yang sama berpotensi menghadirkan penyederhanaan ajaran agama, komodifikasi dakwah, serta penyebaran pemahaman keislaman yang tidak selalu memiliki landasan keilmuan memadai.
TikTok dan Transformasi Otoritas Keagamaan
Otoritas keagamaan secara historis dibangun melalui proses panjang yang melibatkan penguasaan ilmu, sanad keilmuan, tradisi pendidikan, pengakuan masyarakat, serta kapasitas seseorang dalam memahami dan menjelaskan sumber-sumber ajaran Islam.
Ulama memiliki posisi penting karena otoritasnya tidak hanya bertumpu pada kemampuan berbicara, tetapi juga pada kedalaman pengetahuan, metodologi penafsiran, penguasaan disiplin keislaman, dan tanggung jawab moral dalam menyampaikan ajaran agama.
Namun, perkembangan teknologi digital telah mengubah pola masyarakat dalam mengakses pengetahuan keagamaan. Jika sebelumnya masyarakat lebih banyak memperoleh pemahaman agama melalui pesantren, majelis taklim, lembaga pendidikan Islam, dan pengajian ulama, kini informasi keagamaan dapat diperoleh hanya melalui layar telepon genggam.
Perubahan ini melahirkan bentuk otoritas baru yang dapat disebut sebagai otoritas digital, yakni pengaruh keagamaan yang terbentuk melalui popularitas, visibilitas, kemampuan komunikasi, dan interaksi di media sosial.
Dalam fenomena tersebut, setidaknya terdapat lima persoalan penting yang perlu diperhatikan.
Pertama, popularitas sebagai sumber legitimasi keagamaan
Di TikTok, popularitas sering kali menjadi faktor yang menentukan sejauh mana seseorang memperoleh perhatian dan kepercayaan publik. Jumlah pengikut, tayangan, komentar, dan interaksi dapat membentuk persepsi bahwa seseorang memiliki kapasitas keagamaan yang tinggi.
Padahal, popularitas tidak selalu berbanding lurus dengan kedalaman ilmu. Seseorang dapat memiliki kemampuan komunikasi yang menarik, tetapi belum tentu memiliki kompetensi dalam memahami persoalan fikih, tafsir, hadis, maupun metodologi pengambilan hukum Islam.
Persoalan ini menunjukkan bahwa masyarakat perlu membedakan antara kemampuan menyampaikan pesan agama dan kapasitas keilmuan dalam menjelaskan ajaran agama.
Kedua, algoritma dan komodifikasi dakwah
Algoritma media sosial memiliki pengaruh besar terhadap konten yang dikonsumsi masyarakat. Konten yang menarik perhatian, memancing emosi, dan menghasilkan interaksi tinggi cenderung memperoleh jangkauan lebih luas.
Dalam situasi tersebut, dakwah berpotensi mengalami pergeseran orientasi. Pesan keagamaan yang seharusnya mengedepankan kedalaman makna, kebijaksanaan, dan tanggung jawab moral terkadang disederhanakan demi mengejar popularitas dan keuntungan ekonomi.
Akibatnya, persoalan agama yang kompleks berisiko direduksi menjadi potongan video singkat yang kehilangan konteks keilmuan.
Ketiga, krisis otoritas dan verifikasi keilmuan
Kemudahan setiap orang untuk memproduksi konten keagamaan membuka ruang partisipasi yang lebih luas. Namun, kebebasan tersebut juga menghadirkan tantangan berupa sulitnya membedakan informasi keagamaan yang dapat dipertanggungjawabkan dengan informasi yang tidak memiliki landasan keilmuan.
Masyarakat tidak cukup hanya menilai kebenaran suatu konten berdasarkan jumlah penonton atau popularitas pembuatnya. Setiap informasi agama perlu diperiksa sumber, konteks, argumentasi, serta kompetensi pihak yang menyampaikannya.
Keempat, fragmentasi pemahaman keislaman
Konten keagamaan yang dikonsumsi secara terpisah dan berulang melalui algoritma dapat membentuk ruang informasi yang cenderung homogen. Pengguna berpotensi hanya menerima pandangan yang sesuai dengan preferensi sebelumnya.
Kondisi tersebut dapat mempersempit ruang dialog, memperkuat prasangka terhadap perbedaan pendapat, bahkan mendorong munculnya sikap intoleran terhadap kelompok keagamaan lain.
Padahal, tradisi intelektual Islam memiliki sejarah panjang dalam mengelola perbedaan pendapat melalui dialog, argumentasi, dan penghormatan terhadap keragaman pemikiran.
Kelima, melemahnya tradisi keilmuan dan kedalaman berpikir
Konsumsi informasi agama dalam format singkat dapat memberikan kemudahan pemahaman awal. Akan tetapi, jika tidak diimbangi dengan proses belajar yang lebih mendalam, masyarakat berisiko memahami persoalan agama secara parsial.
Agama tidak dapat sepenuhnya dipahami melalui potongan video berdurasi satu menit. Diperlukan pembelajaran yang sistematis, pembacaan literatur, dialog dengan guru yang kompeten, serta kemampuan memahami konteks suatu persoalan.
Dengan demikian, TikTok seharusnya menjadi pintu masuk menuju proses pembelajaran agama, bukan menjadi satu-satunya sumber otoritas keagamaan.
Posting Komentar untuk "ISLAM DI TIKTOK: KETIKA OTORITAS KEAGAMAAN BERPINDAH DARI ULAMA KE INFLUENCER"