Menang Praperadilan, Mantan Pj Gubernur Sulbar Lepas Kasus Nanas Rp60 Miliar

Pengadilan Makassar Mengabulkan Permohonan Praperadilan Bahtiar Baharuddin

Pengadilan Negeri (PN) Kelas IA Khusus Makassar mengabulkan permohonan praperadilan yang diajukan oleh Bahtiar Baharuddin, mantan Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar). Dengan putusan ini, status tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan bibit nanas senilai Rp60 miliar di Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov Sulsel) dinyatakan tidak sah.

Hakim menyatakan bahwa penetapan status tersangka, penahanan, hingga pencekalan ke luar negeri yang dilakukan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulsel terhadap Bahtiar memiliki cacat hukum dan tidak sah. Hal ini menjadi langkah penting dalam proses hukum yang berlangsung sebelumnya.

Perkembangan Kasus Dugaan Korupsi

Kasus dugaan korupsi tersebut terjadi saat Bahtiar menjabat sebagai Pj Gubernur Sulsel sebelum berpindah tugas ke Sulbar dengan penugasan yang sama. Pengadilan menyatakan bahwa langkah-langkah yang dilakukan oleh Kejati Sulsel tidak sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.

"Alhamdulillah, kebenaran kembali menemukan jalannya," ujar mantan juru bicara Bahtiar Baharuddin, Anno Suparno, saat menyampaikan hasil sidang kepada Tribun-Timur.com, Senin (29/6/2026).

Permohonan praperadilan diajukan terkait penetapan tersangka dan penahanan mantan Pj Gubernur Sulbar tersebut pada 9 Maret 2026 atas tuduhan dugaan tindak pidana pengadaan bibit nanas tahun 2024 yang dinilai tidak sah secara hukum, termasuk upaya pencekalan ke luar negeri.

Tim Kuasa Hukum Menyatakan Tidak Ada Bukti Aliran Dana

Tim kuasa hukum Bahtiar menyebut tidak ada bukti aliran dana maupun keuntungan yang diterima kliennya dari proyek pengadaan bibit nanas. Pernyataan ini disampaikan melalui dokumen kesimpulan praperadilan yang diajukan ke Pengadilan Negeri Makassar.

Menurut Irwan Muin, kuasa hukum Bahtiar, tidak ditemukan bukti transfer uang yang mengalir atas nama Bahtiar Baharuddin. Hal ini diperkuat dengan keterangan penyidik Muh Tasbi yang dihadirkan sebagai saksi oleh Kejati Sulsel.

Dalam keterangannya, penyidik menyebut sejumlah saksi tidak pernah mengaitkan Bahtiar dengan dugaan aliran dana. Saksi-saksi tersebut antara lain Narli, Efrisal, dan Firmina Tallulembang.

"Keterangan saksi Narli, Efrisal, dan Firmina Tallulembang tidak ada menyebut dan tidak ada kaitan dengan nama Bahtiar Baharuddin," katanya.

Selain itu, tim kuasa hukum juga menilai tidak ada satu pun saksi yang menyebut Bahtiar memperoleh keuntungan dari proyek pengadaan bibit nanas tersebut. Baik keuntungan berupa uang maupun barang, kata Irwan, tidak pernah disebut dalam keterangan para saksi.

"Keterangan saksi-saksi lainnya tersebut tidak ada menyebut langsung bahwa Pemohon telah memperkaya atau memperoleh keuntungan berupa uang atau barang dari kegiatan pengadaan bibit nanas tersebut," ungkapnya.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut, tim hukum Bahtiar menilai penetapan tersangka terhadap kliennya tidak didukung alat bukti yang cukup. Mereka menilai penyidik belum dapat membuktikan adanya penerimaan aliran dana maupun keuntungan yang dinikmati Bahtiar.